Menurut
Sofhian Mile, kartu kesehatan untuk
masyarakat adalah solusi bagi mandeknya program Jamkesmas dan Jamkesda.
Terhentinya program kesehatan gratis bagi warga miskin dikarenakan perubahan
regulasi dengan pola satu pintu yaitu: BPJS. Sehingga banyak sekali orang
miskin di Kabupaten Banggai belakangan mengeluhkan biaya kesehatan.
“ saya menyadari betul apa yang menjadi keluhan saudara-saudara terkait soal akses kesehatan. Kami memikirkan berbagai formula yang memungkinkan agar layanan kesehatan gratis tetap bisa jalan, dan model asuransi bisa menjadi jalan keluar,” ujarnya.
Program
kesehatan gratis Pemerintah Kabupaten Banggai tadinya berada di bawah bendera
Jamkesda dan Jamkesmas yang melayani sekitar
44.000 masyarakat miskin atau tergolong ekonomi lemah. Melalui sistem
pelayanan Paripurna “Satu Atap” kebijakan kesehatan dintegrasikan ke dalam
model asuransi. Setiap masyarakat miskin akan mendapatkan kartu BPJS yang
dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Banggai.
Saat
ini proses verifikasi data sedang dalam tahap penellitian dan pemutakhiran.
Sementara itu, perkiraan anggaran yang
diperlukan dalam kebijakan ini diakui oleh Sofhian Mile tidak terlalu mahal Pemerintah
Banggai mampu membayar berdasarkan jumlah anggaran yang dikeluarkan pada
program Jamkesmas dan Jamkesda. Total anggaran kesehatan gratis di Kabupaten
Banggai sebelumnya menelan biaya sekitar 12 miliar rupiah setiap tahun.
Usai
memberikan sambutan, di hadapan pengurus posyandu, masyarakat miskin dan
pemerintah Desa Hohudongan. Bupati menyerahkan secara simbolis Kartu Sehat BJPS
pada 32 warga ekonomi lemah di Desa Hohudongan. (tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar