Torney Mayayap, Warga Pinta HPH Ditinjau

Sofhian Mile: Kalau Melanggar Kita Cabut

 

KabarKobar- Warga Desa Mayayap mengeluhkan operasi perusahaan HPH yang diduga telah  melewati batas blok tebangan yang sudah ditentukan pemerintah. Hal itu disampaikan saat dialog torney bersama Bupati Kabupaten Banggai yang digelar di Balai Pertemuan Desa Mayayap, 15/10/2015. 

Menurut Ketua BPD Desa Mayayap, salah satu sumber keresahan masyarakat Mayayap saat ini berkaitan dengan izin HPH yang berada di Desa Siuna kini sudah melewati blok tebangan. Operasi mereka telah merangsek masuk ke wilayah administrasi Desa Mayayap.

“Barangkali pak bupati bisa ditinjau kembali, sudah merusak lingkungan. Debit air sudah berkurang, sulit untuk bertani,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ketua BPDA menyampaikan, saat ini kekeringan yang melanda sebagian besar wilayah Kecamatan Bualemo mempercepat proses terjadinya kebakaran hutan. Mewakili masyarakat, ia meminta agar kebakaran hutan perlu ada proses antisipasi, dan penanganan titik letak kebakaran.

Sementara itu, terkait dengan pengadaan aliran listrik oleh pemerintah daerah di Bualemo, saat ini masih ada 17 kk yang belum dialliri listrik. Masyarakat meminta agar ada fasilitasi lebih lanjut dari pemerintah supaya mereka juga bisa menikmati aliran listrik yang telah diadakan oleh pemerintah.  

Menjawab beberapa pertanyaan dan aspirasi masyarakat, Bupati Banggai HM. Sofhian Mile meminta langsung ke pihak Dinas Kehutanan agar segera melakukan evaluasi, kalau benar terjadi pelanggaran pemilik HPH harus segera ditegur,” kalau tidak disahuti kita cabut saja,” ujarnya.

Terkait dengan kebakaran hutan, orang nomor satu di Kabupaten Banggai tersebut menjelaskan, bahwa Ini adalah dampak musim kemarau. Makanya cara mengantisipasinya adalah perlu hati-hati melakukan pembakaran lahan,” kalau perlu tidak usaha dulu melakukan pembakaran lahan,”.  pintanya.

“Bung Kumis” panggilan akrab orang nomor satu di Kabupaten Banggai tersebut, meminta agar masyarakat tidak melakukan penjualan tanah. Apalagi yang berkaitan dengan bisnis perluasan perkebunan atau pertambangan. Sebab salah satu sumber kerusakan lingkungan adalah terjadi karena aktivitas atau ekonomi ekstraktif semacam itu.

“Saya minta jangan dijual tanahnya. Tekad saya adalah menjaga lahan pertanian kita. Selama menjabat saya tidak akan mengeluarkan izin yang mengancam petani perdesaan.oleh karena itu, saya himbau pemerintah desa dan kecamatan tidak sembarangan mengeluarkan SKPT,” tegasnya.

Sementara itu, terkait dengan keamanan desa, bupati harap jangan sampai ada konflik terkait dengan pengelolaan ADD. Ia meminta agar perencanaan dibuat secara terbuka agar semua tahu. Menurutnya, siapapun didesa akan terganggu jika masuk atau desa terjadi konflik.

“Informasi seputar kondisi Desa Mayayap ini, setiap minggu monitoring, laporannya bagus jadi harus dipertahankan,” tutup Sofhian Mile.(tim)